Wagub NTB : Optimalisasi Dana Desa Dengan Program Bersama

Mataram NTB - Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah M. Pd mengingatkan, penggunaan dana desa harus dioptimalkan tidak hanya untuk pembangunan fisik. Namun selain untuk pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals), juga fokus pada tujuan dan program bersama. 

"Jadi perencanaan pembangunan desa seharusnya bisa selaras dan bersinergi dengan program pemerintah daerah dan provinsi. Karena kebutuhan masyarakat juga menjadi persoalan mendasar di desa", jelas Wagub saat membuka rapat koordinasi evaluasi Dana  Desa 2021 di Hotel   Lombok Astoria, Senin (29/11). 

Baca juga: Ahmad Doli Kurnia: Pemilihan Kepala Desa Butuh Perhatian Serius

Dijelaskan Wagub, persoalan seperti pendidikan, kesehatan dan lingkungan serta sosial ekonomi yang wujudnya pelayanan Posyandu Keluarga, bank sampah, desa tangguh bencana dan lain lain akan tertangani dengan pola lebih teratur dan terorganisasi yang dikelola oleh desa dengan anggaran yang cukup. 

"Kita semua tentu menginginkan standar kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik. Tujuannya agar semua desa di NTB menjadi desa mandiri dan berkontribusi membangun NTB dengan  menyelesaikan masalah lebih dini di desa", pungkasnya. 

Baca juga: Bhabinkamtibmas Desa Tamekan Dampingi Pengambilan Nomor Urut Calon Kepala Desa

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, H Ashari, DH, MH mengatakan, secara umum progres penggunaan dana desa 2021 sebesar Rp 1 triliun 247 miliar lebih untuk 1005 desa sudah dicairkan tinggal tahap ketiga sedang dalam proses untuk 724 desa. 

Adapun progres program unggulan pemerintah provinsi yang dianggarkan dalam dana desa, BumDes atau badan usaha milik desa telah seratus persen dibentuk di semua desa dengan 283 bank sampah dan 183 unit diluar BumDes. 

Baca juga: Karang Taruna Desa Anamina Dompu Gelar FGD Ajak Warga Jaga Kondusifitas

Kelompok kerja (Pokja) Posyandu Keluarga terdata di 960 desa dan sebanyak 338 desa telah memiliki peraturan desa (Perdes) tentang Posyandu Keluarga. 

"Harapannya, dalam perencanaan dana desa 2022 bisa dikejar setelah pendataan desa dengan SDG's 18 rampung", ujar Ashari. 

Baca juga: Ahmad Doli Kurnia: BUMDes Didesain Untuk Memakmurkan Desa

Sedangkan data Posyandu Keluarga tercatat 7.542 dari 7.582 Posyandu se NTB yang secara kualitas juga akan  terus ditingkatkan melalui dana desa.(Adbravo)