Komisi V DPR RI Dapil NTB SJP, Akan Kroscek Proyek Pipaniasi Air Baku Di Lombok Tengah

Mataram NTB - Anggota Komisi 5 DPR RI yang membidangi  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. H. Suryadi Jaya Purnama, ST akan turun  langsung melihat proses pengerjaan proyek pembangunan sistem penyediaan air baku bendungan Pengge untuk KEK Mandalika di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB).    

Direktur Logis NTB, M Fihirudin, Sabtu (28/5/2022), mengungkapkan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI Dapil NTB fraksi PKS sudah membuat jadwal khusus untuk mengunjungi dan melihat secara langsung proses pengerjaan proyek pembangunan sistem air baku bendungan Pengga untuk Kawasan Ekonomi  Khusus (KEK) Mandalika, yang di bangun menggunakan dana  APBN tahun 2021 - 2022 sebesar Rp, 132. 689.105. 000, - 

Baca juga: Rachmat Gobel: Pembangunan Bendungan Bulango Ulu Bisa Perkuat Pangan Gorontalo

" Kami sudah meminta kepada beliau SJP, selaku anggota Komisi 5 DPR RI Dapil NTB untuk turun   melihat secara langsung sistim pengerjaan proyek yang menggunakan dana APBN" katanya. 

Menurut Fihirudin,   terkait pengerjaan proyek tersebut DPR RI di Senayan  telah menerima pengaduan tertulis yang di layangkan pihaknya (Logis) beberapa minggu lalu. Sehingga mendapat respon positif anggota Komisi 5 DPR RI, salah satunya yakni Suryadi Jaya Purnama atau SJP, dan  anggota DPR RI Dapil NTB. Karena Komisi 5 yang membidangi soal Proyek di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Baca juga: Kantor Baru BAZNAS NTB dan Rumah Singgah Diresmikan

"Proyek ini menggunakan anggaran APBN sehingga kami meminta juga pengawasan dari DPR RI, agar tidak sia - sia pengalokasian anggaran negara, " jelasnya. 

Dikatakan Fihirudin, sejauh ini proses pengerjaan proyek Pipanisasi air baku tersebut banyak menimbulkan gejolak dan komplain di lapangan terutama penggalian bahu jalan raya yang menyebabkan kerusakan, tidak hanya itu  namun di duga kuat dalam sistem penggalian pihak kontraktor dalam hal ini PT Nindya Karya, memberikan  pekerjaan galian kepada Subkon yang masih kurang berpengalaman dalam bekerja sehingga patut di curigai adanya permainan dan kesalahan dalam bekerja. 

Baca juga: Ikatan Notaris: Pembangunan Infrastruktur di IKN Berdampak ke Daerah Sekitarnya

Selain itu juga, pihak pemenang tender yaitu PT Nindya Karya, terkesan bagi - bagi proyek dalam pengerjaan galian, berdasarkan kawasan wilayah desa yang akan di lalui proyek Pipanisasi tersebut. " Ada juga saya temukan Kepala Desa langsung memberikan  rekomendasi siapa yang berhak bekerja di wilayah desa nya, " tuturnya. 

Fakta ini kata Fihirudin, tentu tidak di bolehkan oleh aturan yang berlaku, namun tetap akan menjadi tanggung jawab pihak Kontraktor pemenang tender dan tidak menutup kemungkinan hal ini akan memperlambat pengerjaan proyek karena banyaknya persoalan yang muncul di lapangan. 

Baca juga: Mendapat Aduan dari Masyarakat, Dishub NTB Respon Cepat Cek Lokasi

Ditambahkan Fihirudin selaku Diriktur Logis NTB, adanya temuan beberapa tim di lapangan jika pada proyek Pipanisasi tersebut ada proyek penanaman kabel optik yang di duga illegal karena tidak mengantongi ijin baik dari pihak Kontraktor PT Nindya Karya, maupun dinas Pekerjaan Umum setempat. "Lucu ada proyek kabel Optik  ikut tertanam di galian proyek Pipanisasi milik PT Nindya Karya yang sedang melakukan penggalian Pipa untuk air baku tersebut, " sebutnya.(Adb)