Mataram NTB - Staf Kepresidenan Djohanes Joko mengapresiasi instrumen Demokrasi yang dilakukan oleh rekan-rekan Relawan Jokowi untuk mencari suara rakyat, karena pada dasarnya Musyawarah Rakyat ini tujuannya untuk menjaring dan mengetahui apa yang diinginkan rakyat. Bagaimana pun juga untuk mencari sosok pemimpin suara-suara rakyat sangat perlu untuk didengar.
Hal ini dikatakan Djohanes sapaan akrabnya saat menghadiri Musyawarah Rakyat ke XXIV NTB di Gedung Narmada Convention hall, Mataram - Lombok, Sabtu (18/03/2023).
Baca juga:
Tony Rosyid: Pemilu Ditunda? No Way!
|
Dalam keterangannya, Ia berharap melalui kegiatan Musyawarah Rakyat ini dapat memperoleh apa yang menjadi Agenda Kerakyatan yang disampaikan oleh rakyat betul-betul akan menjadi suatu kekuatan, menjadi aspirasi bagi siapun calon Pemimpin Bangsa kita ke depan.
Kemudian lanjutnya, bila dilihat apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi tentang visi misi tentang Indonesia sentris hari ini kita lihat betul-betul terlaksana, sangat banyak manivestasi kongkrit yang dilakukan.
"Semua visi misi itu diwujudkan untuk kesejahteraan sosial bagi masyarakat kita, sesuai harapan Undang-undang Dasar kita, "jelasnya.
Terkait siapa yang diinginkan oleh peserta musyawarah yang sudah dilakukan di masing-masing wilayah menurut nya panitia tidak memberikan arahan apapun terkait siapa sosok yang harus di pilih dalam melanjutkan kepemimpinan. Ia menerangkan bahwa kegiatan ini tidak untuk menentukan siapa yang harus kita pilihelainkan untuk menjaring informasi apa yang diinginkan rakyat.
"Untuk Musra di NTB kali ini kita belum mengetahui siapa sosok yang sesuai dengan keinginan rakyat NTB khususnya, hasilnya masih dalam proses dan hasil inilah yang akan dilaporkan kepada Panitia Musyawarah Rakyat Nasional, "bebernya.
Kenapa ini di selenggarakan di seluruh wilayah Indonesia, lanjutnya untuk mengetahui apa saja yang diinginkan rakyat Indonesia dalam mencari seorang Presiden. Hasil seluruhnya akan di bahas pada Musyawarah Rakyat Nasional yang dihadiri langsung Presiden RI Djoko Widodo pada Mei 2023 mendatang. (Adb)